BERITA MAJALENGKA – Simak sejarah peringatan Hari Pamong Praja pada tanggal 8 September.
Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah satuan polisi perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat.
Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, dan bertujuan untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah.
Pamong Praja sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama Pangreh Praja. Pangreh Praja ini, lekat dengan konotasi negatif.
Di era pemerintahan kolonial Belanda, Pangreh Praga dianggap pengkhianat bangsa. Pasalnya, tugas mereka saat itu menjadi alat bagi penjajah dan berprofesi sebagai penindas rakyat serta mengeksploitasi kekayaan alam Nusantara.
Setelah kemerdekaan, Pangreh Praja tetap menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Namun, mereka bukan bekerja untuk penjajah, melainkan untuk Indonesia.
Baca Juga: Kumpulan Kata Bijak Imam Syafi’i yang Penuh Makna dan Cocok untuk Dijadikan Caption di Sosial Media
Sebutan Pangreh Praja diubah menjadi Pamong Praja untuk menghilangkan kesan dan citra negatif di era kolonial.
Pangreh Praja bersifat mengendalikan dan memperdaya rakyat, sedangkan Pamong Praja bersifat mengayomi, membimbing, membina, mengarahkan, memberdayakan, memberi semangat atau motivasi, serta harus bekerja dengan prinsip tanpa pamrih.
Upaya mengembalikan citra Pamong Praja diperkuat dengan pendirian lembaga pendidikan kepamongprajaan, yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN).
Baca Juga: Kata-kata Bijak Imam Syafi’i yang Memotivasi dan Menyejukkan Hati
Pemerintah mendirikan APDN pada 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur berdasarkan SK Mendagri No. Pend. 1/20/565 tanggal 24 September 1956 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno.
Di era pemerintahan Presiden Soeharto, semua institusi pendidikan tersebut diganti menjadi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Pergantian ini dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1992 berdasarkan Kepres Nomor 42 Tahun 1992.
Pada era reformasi, nama STPDN berubah menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang berlokasi di Lembah Manglayang, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Dilansir dari situs resmi Disdik Kota Bekasi, Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama, namun tugas dan fungsinya tetap sama.
Baca Juga: Kata-kata Bijak Imam Syafi’i yang Memotivasi dan Menyejukkan Hati
Berikut perubahan nama Polisi Pamong Praja
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 didirikan Detasemen Polisi Pamong Praja keamanan Kapanewon pada tanggal 30 Oktober 1948 dan pada 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No. UP32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
Tahun 1962, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962, nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
Baca Juga: Resep Masakan Puding Lumut, Menu Praktis Ala Devina Hermawan Cocok untuk Hidangan Penutup yang Nagih
Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
UU No. 22 Tahun 1999, nama Polisi pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Demikian sejarah Hari Pamong Praja yang selalu diperingati pada tanggal 8 September.***