Network
BERITAMAJALENGKA - Menghadapi tahun 2023 yang tinggal menghitung hari, berbagai evaluasi terus dilakukan untuk memajukan Jawa Barat, berbagai capaian yang telah di torehkan menjadi kado manis untuk Jawa Barat guna menyongsong beratnya tantangan di tahun yang akan datang.
Ketua DPW PKS Jawa Barat, Dr. H. Harus Suandharu, S.Si., M.Si. pun membeberkan berbagai capaian dan pekerjaan rumah yang harus di tuntaskan untuk kemajuan Jawa Barat.
ia mengatakan pada 2022, berbagai capaian apik seperti, daerah dengan target investasi tertinggi di Indonesia, daerah dengan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi dan baiknya kinerja ASN menjadi segelintir capaian manis untuk Jawa Barat.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru 2023, Simak Kumpulan Twibbon untuk Memeriahkan Perayaan New Year Eve
"Alhamdulillah, Jawa Barat di tahun 2022 menjadi daerah dengan tujuan investasi terbesar, menjadi daerah dengan keterbukaan informasi yang tinggi dan kinerja ASNnya juga sangat baik, ini perlu di pertahankan," ungkapnya. Jumat (30/12/2022).
Kendati demikian Jawa Barat tidak bisa berpuas diri, Kang Haru menjelaskan masih di temukan berbagai pekerjaan rumah yang cukup sulit dan perlu menjadi sorotan serius oleh seluruh pihak.
Ia memaparkan seperti, peningkatan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Stunting Jabar masih lebih tinggi di bandingkan Nasional, resiko kebencanaan yang tinggi akibat cuaca ekstrem, PHK Masal akibat tekanan ekonomi global, dan masalah ketahanan pangan menjadi catatan besar yang harus di atasi pada 2023 mendatang.
Baca Juga: 12 Kumpulan Twibbon Tahun Baru 2023, Meriahkan dengan Percantik Foto Pribadimu!
"Ini memerlukan strategi khusus dan perhatian serius, jangan sampai masyarakat justru terkena imbasnya," katanya.
Adapun langkah langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi permasalahan itu. dikatakan Kang Haru, Pengalokasian anggaran sebesar 50-70 Milyar rupiah untuk rehabilitasi Pasca Gempa Cianjur, mempersiapkan anggaran subsidi untuk pendidikan dan ekonomi, mendorong penjualan UMKM melalui pengokohan sistem E-Katalog Provinsi maupun Kota Kabupaten, Penguatan UMKM untuk mengantisipasi PHK masal, stimulus untuk petani dan nelayan untuk berproduksi, melahirkan kebijakan dan program khusus untuk mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
